Welcome To my mind

Ini adalah makalah yang saya sampaikan di Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, di The Royal Kuningan Hotel, Jakarta 19 November 2013. Untuk file PDF, silahkan unduh disini Oleh: Ziffany Firdinal Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Lantai II Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang Email: ziffan@pusako.or.id Abstrak Mahkamah Konstitusi hadir setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, lembaga negara ini bertugas sebagai pengawal konstitusi ( the guardian of the constitution ) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Membawa konsekuensi lembaga ini   berfungsi sebagai penafsir konstitusi ( the sole interpreter of the constitution ). Dengan tugas dan kewenangan yang begitu besar, Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan fungsi kontrol yang memadai, sebagai bentuk check and balances dalam bingkai pemisahan kekuasaan bernegara. Secara ...

Ini adalah artikel saya yang dimuat di Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Edisi Desember 2013. untuk edisi PDF, dapat diunduh disini   Ziffany Firdinal Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Lantai II Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang Email: ziffan@pusako.or.id Abstrak Artikel ini menelaah perubahan makna terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait syarat pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui suatu partai politik maupun gabungannya yang merupakan peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pada ketentuan lebih lanjut, tepatnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, diberikan tambahan syarat partai politik maupun gabunganya tersebut mendapatkan perolehan suara sah nasional minimal 20% pada pemilihan umum atau memiliki minimal 25% kursi di Dewan P...

Membongkar ‘Dakwah’ Politik Oleh: Ziffany Firdinal Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas My loyalty to m y party ends where my loyalty to my country begins -Loyalitas ke Partaiku berakhir, ketika loyalitas ke Negaraku dimulai- Manuel Luis Quez Rasa miris muncul, mengenang kembali kata-kata Manuel Luis Quez ketika ia memimpin Negara Persemakmuran Filipina di tahun 1935, berkaca pada kondisi Negara tercinta ini, seorang Presiden, kepala negara dan pemerintahan yang seharusnya mampu meninggalkan loyalitas ke Partai, ketika mengemban tanggung jawab sebagai orang nomor satu di Negeri ini, melakukan take over kepemimpinan Partai-nya beberapa waktu silam. Contoh miris tersebut juga hadir di daerah, Sumatera Barat, gubernur sebagai kepala daerah juga tak mampu ‘meninggalkan’ singgasananya sebagai orang Partai! Terlebih, munculnya hikayat ‘dana siluman’ berwujud Safari Dakwah DPP PKS pada usulan bantuan sosial disandarkan ke anggaran ...

KESIMPULAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI NOMOR PERKARA : 111/PUU-X/2012 I.                    PENDAHULUAN Bahwa cita-cita luhur para pendiri bangsa ini jelas termaktub dalam potongan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa salah satu tujuan negara ini merdeka adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya, pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas merupakan salah satu cara tercapainya tujuan tersebut. Karena untuk mencapai kemajuan pembagunan nasional, faktor pendidikan merupakan suatu conditio sine qua non . Bahwa semangat reformasi yang kini tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945  telah mengukuhkan pendidikan sebagai salah satu Hak Konstitusional. Hak tersebut dikonstruksikan kedalam 2 (dua) kategori, yakni sebagai bagian dari Hak ...

PS: CopyLeft @ Ziffany Firdinal :Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara :) ________________________________________________________________________________ Kepada Yang Terhormat, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 Perihal              :Permohonan Pengujian Pasal  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dengan hormat, Perkenankanlah kami : Nama-nama yang berada dibawah ini sebagai pemohon dalam pengujian materiil, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 90 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai UU Pendidikan Tinggi. Pemohon..... Untuk selanjutnya secara keseluruhan  Pemohon tersebut di atas disebut sebagai  Para Pemohon Dengan ini para pemohon mengajukan permohonan pengujian ...

UBI SOCIETAS IBI IUS -dimana ada masyarakat disanalah ada hukum- istilah latin yang menjadi jargon BAKTI 2012 tidak sesederhana rangkaian katanya makna terdalamnya adalah keilmuan yang sedang kalian jalani bukan fakultas ini yang memelas, memohon agar kalian bergabung di dalamnya, tapi kalianlah yang memilih jalan ini! kalianlah yang melingkari opsi fakultas apa ketika SNMPTN, Jalur RM, bahkan juga PMDK yang katanya 'diundang' bertumpuk kemirisan ketika terngiang kabar bahwa Inaugurasi disikapi dengan antipati oleh sebagian pihak saya pribadi bertanya, apa mereka paham esensi dari kegiatan ini? ataukah sikap tersebut muncul justru karena kedangkalan persepsi? kita berada dilajur ilmu sosial pada dasarnya keilmuan ini bersumber dari interaksi antar individu kembali pada jargon tadi 'ubi societas, ibi ius' Inaugurasi merupakan tradisi, bahkan dapat dikatakan menjadi budaya yang wajib dijalani oleh Angkatan pertama di kampus merah ini setelahnya m...